UPAYA MENGATASI ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA

BY : ERWIN NOGORI

 UPAYA MENGATASI ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA

Ada berbagai bentuk pergolakan dan pemberontakan antara lain:

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia belum selesai. Mengapa?

Sebab Indonesia menghadapi dua masalah antara harus berjuang mem-pertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan NICA dan juga  harus menghadapi tindakan makar dari gerakan separatis. Pada saat bangsa membutuhkan kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan. Tindakan makar dengan cepat  ditumpas oleh TNI yang didukung rakyat, dan pada akhirnya semua pemberontakan dapat diseleseikan.

Inilah berbagai pemberontakan yang terjadi pada saat itu.

  

     a.     PKI Madiun 1948

Pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948. Jatuhnya kabinet Amir disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya,pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat.Untuk memperkuat basis massa,Front ini membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Selain itu dengan memancing bentrokan dengan menghasut buruh. Puncaknya ketika terjadi pemogokan di pabrik karung Delanggu (Jawa Tengah) pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan Front inipun segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta.

Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest). Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Dalam hal ini peran Divisi Siliwangi cukup besar. Di samping itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk mengerahkan pasukannya menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dengan dukungan rakyat di berbagai tempat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali oleh tentara Republik. Pada akhirnya tokoh-tokoh PKI seperti Aidit dan Lukman melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas ditembak. Sekitar 300 orang ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948 di daerah Purwodadi, Jawa Tengah.

Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun, maka selamatlah bangsa dan negara Indonesia dari rongrongan dan ancaman kaum komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

b. Pemberotakan DI/TII ( Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia)

1. DI/TII Jawa Barat

S M  Kartosuwiryo mendirikan (DI/TII ) dengan tujuan menentang penjajah Belanda di Indonesia, setelah makin kuat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Upaya penumpasan dengan operasi militer yang disebut Operasi Bharatayuda. Dengan taktis Pagar Betis. Pada tanggal 4 juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditanggap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Akhirnya Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati 16 Agustus 1962.

2. DI/TII Jawa Tengah

Gerakan DI/TII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah di bagian utara, yang bergerak di daerah Tegal, Brebes dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fatah kemudian diangkat sebagai komandan pertemburan Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini, Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara (GBN) dibawah Letkol Sarbini. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam (AUI) yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahfudz Abdulrachman (Romo Pusat atau Kiai Sumolanggu) Gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan DI/TII itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan Magelang/ Divisi Diponegoro. Didaerah Merapi-Merbabu juga telah terjadi kerusuhan-kerusuhan yang dilancarkan oleh Gerakan oleh Gerakan Merapi-Merbabu Complex (MMC). Gerakan ini juga dapat dihancurkan. Untuk menumpas gerakan DI/TII di daerah Gerakan Banteng Nasional dilancarkan operasi Banteng Raiders.

3. DI/TII Aceh

Adanya berbagai masalah antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antargolongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DI/TII di Aceh. Gerakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh yang pada tanggal 20 September 1953 memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan DI/TII di Aceh diselesaikan dengan strategi operasi militer dan musyawarah.

4. DI/TII Sulawesi Selatan

Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Tenyata Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan delam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinanya. Tuntutan itu ditolak karena banyak diantara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional (CTN). Pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium VII, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan TNI.

Andi Aziz

Faktor - faktor yang menyebabkan pemberontakan adalah :

1. Menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di Negara Indonesia Timur.

2. Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI

3. Mempertahankan tetap berdirinya Negara Indonesia Timur.

Karena tindakan Andi Azis tersebut maka pemerintah pusat bertindak tegas. Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4 x 24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan. Kedatangan pasukan pimpinan Worang kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan dua brigade dan satu batalion di antaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Kapten Andi Azis dihadapkan ke Pengadilan Militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

C. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil )

Pada bulan Januari 1950 di Jawa Barat di kalangan KNIL timbul Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk Negara Federal Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian Republik Indonesia Serikat. APRA mengajukan ultimatum menuntut supaya APRA diakui sebagai Tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya Pasundan/negara Federal tersebut. Ultimatum ini tidak ditanggapi oleh pemerintah, maka pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung APRA melancarkan teror, APRA berhasil ditumpas. Ternyata dalang gerakan APRA ini berada di Jakarta, yakni Sultan Hamid II. Rencana gerakannya di Jakarta ialah menangkap beberapa menteri Republik Indonesia Serikat yang sedang menghadiri sidang kabinet dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekertaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. A. Budiardjo, dan Pejabat Kepada Staf Angkatan Perang Kolonel T.B Simatupang. Rencana tersebut berhasil diketahui dan diambil tindakan preventif, sehingga sidang kabinet ditunda. Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950. Akan tetapi, Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri.

D. RMS, ( Republik Maluku Selatan )

Pada tanggal 25 April 1950 di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) yang dilakukan oleh Dr. Ch. R. S. Soumokil mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur,Soumokil. Namun, setelah gagalnya gerakan itu ia melarikan diri ke Maluku Tengah dengan Ambon sebagai pusat kegiatannya. Untuk itu pemerintah mengutus Dr. Leimena untuk mengajak berunding. Misi Leimena tidak berhasil karena RMS menolak untuk berunding. Pemerintah bertindak tegas, pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel A. E. Kawilarang dikirimkan ke Ambon. Dalam pertempuran memperebutkan benteng New Victoria, Letkol Slamet Riyadi tertembak dan gugur. Pada tanggal 28 September 1950 pasukan ekspedisi mendarat di Ambon dan bagian utara pulau itu berhasil dikuasai. Tanggal 2 Desember 1963 Dr. Soumokil berhasil ditangkap selanjutnya tanggal 21 April 1964 diadili oleh Mahkamah Militer Laut Luar Biasa dan dijatuhi hukuman mati.

f. PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia)

Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut.

a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.

c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.

d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam, dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Setelah menerima ultimatum, maka pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek yang memimpin gerakan sparatis. Langkah berikutnya tanggal 12 Februari 1958 KSAD A.H. Nasution membekukan Kodam Sumatra Tengah dan selanjutnya menempatkan langsung di bawah KSAD.

Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebagai perdana menterinya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara. Agar semakin tidak membahayakan negara, pemerintah melancarkan operasi militer untuk menumpas PRRI. Berikut ini operasi militer tersebut.

Untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta dilaksanakan operasi gabungan yang terdiri atas unsur-unsur darat, laut, udara, dan kepolisian. Serangkaian operasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Operasi Tegas dengan sasaran Riau dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution. Tujuan mengamankan instansi dan berhasil menguasai kota. Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 1958.

2. Operasi 17 Agustus dengan sasaran Sumatera Barat dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani berhasil menguasai kota Padang pada tanggal 17 April 1958 dan menguasai Bukittinggi 21 Mei 1958.

3. Operasi Saptamarga dengan sasaran Sumatera Utara dipimpin oleh Brigjen Jatikusumo.

4. Operasi Sadar dengan sasaran Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Dr. Ibnu Sutowo.

5. Penumpas pemberontakan Permesta dilancarkan operasi gabungan dengan nama Merdeka di bawah pimpinan Letkol Rukminto Hendraningrat, yang terdiri dari :

• Operasi Saptamarga I dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Tengah, dipimpin oleh Letkol Sumarsono.

• Operasi Saptamarga II dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan, dipimpin oleh Letkol Agus Prasmono.

• Operasi Saptamarga III dengan sasaran Kepulauan Sebelah Utara Manado, dipimpin oleh Letkol Magenda.

• Operasi Saptamarga IV dengan sasaran Sulawesi Utara, dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat

3. Peristiwa G-30-S/PKI 1965.

1). Kondisi Politik Menjelang G 30 S/PKI

Doktrin Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno memberi keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruh. Usaha PKI untuk mencari pengaruh didukung oleh kondisi ekonomi bangsa yang semakin memprihatinkan. Dengan adanya nasakomisasi tersebut, PKI menjadi salah satu kekuatan yang penting pada masa Demokrasi Terpimpin bersama Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan sebuah gerakan yang disebut “aksi sepihak”. Para petani dan buruh, dibantu para kader PKI, mengambil alih tanah penduduk, melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Untuk melancarkan kudeta, maka PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman. Biro Khusus tersebut mempunyai tugas-tugas berikut.

a. Menyebarluaskan pengaruh dan ideologi PKI ke dalam tubuh ABRI.

b. Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia menjadi anggota PKI dan telah disumpah dapat membina anggota ABRI lainnya.

c. Mendata dan mencatat para anggota ABRI yang telah dibina atau menjadi pengikut PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya.

Memasuki tahun 1965 pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat semakin meningkat. D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI beserta Biro Khususnya, mulai meletakkan siasat-siasat untuk melawan komando puncak AD. Berikut ini siasat-siasat yang ditempuh oleh Biro Khusus PKI.

a. Memojokkan dan mencemarkan komando AD dengan tuduhan terlibat dalam persekongkolan (konspirasi) menentang RI, karena bekerja sama dengan Inggris dan Amerika Serikat.

b. Menuduh komando puncak AD telah membentuk “Dewan Jenderal” yang tujuannya menggulingkan Presiden Soekarno.

c. Mengorganisir perwira militer yang tidak mendukung adanya “Dewan Jenderal”.

d. Mengisolir komando AD dari angkatan-angkatan lain.

e. Mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari para buruh dan petani yang dipersenjatai.

Ketegangan politik antara PKI dan TNI AD mencapai puncaknya setelah tanggal 30 September 1965 dini hari, atau awal tanggal 1 Oktober 1965. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat.

2. Seputar Penculikan Para Jenderal AD, Usaha Kudeta, dan Operasi Penumpasan

Peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira AD, kemudian dikenal Gerakan 30 S/PKI. Secara rinci para pimpinan TNI yang menjadi korban PKI ada 10 orang, yaitu 8 orang di Jakarta dan 2 orang di Yogyakarta. Mereka diangkat sebagai Pahlawan Revolusi.

2). Berikut ini para korban keganasan PKI.

a. Di Jakarta

1) Letjen Ahmad Yani, Men/Pangad.

2) Mayjen S.Parman, Asisten I Men/Pangad.

3) Mayjen R. Suprapto, Deputi II Men/Pangad.

4) Mayjen Haryono, M.T, Deputi III Men/Pangad.

5) Brigjen D.I. Panjaitan, Asisten IV Men/Pangad.

6) Brigjen Sutoyo S, Inspektur Kehakiman/Oditur Jendral TNI AD.

7) Lettu Piere Andreas Tendean, Ajudan Menko Hankam/ Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

8) Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun, Pengawal rumah Wakil P.M. II Dr. J. Leimena.

b. Di Yogyakarta

1) Kolonel Katamso D, Komandan Korem 072 Yogyakarta.

2) Letnan Kolonel Sugiyono M., Kepala Staf Korem 072 Yogyakarta.

Ahmad Yani MT Haryono S Parman Sutoyo S

Jenderal Nasution berhasil meloloskan diri. Akan tetapi putrinya Ade Irma Suryani tertembak yang akhirnya meninggal tanggal 6 Oktober 1965, dan salah satu ajudannya ditangkap. Ajudan Nasution (Lettu Pierre A. Tendean), mayat tiga jenderal, dan tiga jenderal lainnya yang masih hidup dibawa menuju Halim. Di Halim, para jenderal yang masih hidup dibunuh secara kejam. Sejumlah anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut. Ketujuh mayat kemudian dimasukkan dalam sebuah sumur yang sudah tidak dipakai lagi di Lubang Buaya. Untuk mengenang peristiwa yang mengerikan tersebut, di Lubang Buaya dibangun Monumen Pancasila Sakti. Peristiwa pembunuhan juga terjadi di daerah Yogyakarta. Komandan Korem 072 Yogyakarta Kolonel Katamso dan Kepala Stafnya Letkol Sugiyono diculik dan dibunuh oleh kaum pemberontak di Desa Kentungan. Pagi hari sekitar jam 07.00 WIB Letkol Untung berpidato di RRI Jakarta. Dalam pidatonya, Letkol Untung mengatakan bahwa “Gerakan 30 September” adalah suatu kelompok militer yang telah bertindak untuk melindungi Presiden Soekarno dari kudeta. Kudeta itu direncanakan oleh suatu dewan yang terdiri atas jenderal-jenderal Jakarta yang korup yang menikmati penghasilan tinggi dan menjadi kaki tangan CIA (Agen Rahasia Amerika). Setelah mendengar pidato Letkol Untung di RRI, timbul kebingungan di dalam masyarakat. Presiden Soekarno berangkat menuju Halim. Presiden mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta menjaga persatuan. Diumumkan pula bahwa pimpinan Angkatan Darat untuk sementara waktu berada langsung di tangan presiden sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Selain itu melaksanakan tugas seharihari ditunjuk Mayjen Pranoto. Namun, di saat yang sama, tanpa sepengetahuan presiden Mayjen Soeharto mengangkat dirinya sebagai pimpinan AD.

3). Penumpasan G 30 S/PKI

Pada tanggal 2 Oktober 1965 Presiden Soekarno memanggil semua panglima angkatan ke Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut Presiden Soekarno mengemukakan masalah penyelesaian peristiwa G 30 S/PKI. Dalam rangka penjelasan G 30 S/PKI, presiden menetapkan kebijaksanaan berikut.

a. Penyelesaian aspek politik akan diselesaikan sendiri oleh presiden.

b. Penyelesaian aspek militer dan administratif diserahkan kepada Mayjen Pranoto

c. Penyelesaian militer teknis, keamanan, dan ketertiban diserahkan kepada Mayjen Soeharto

Berikut ini penumpasan G 30 S/PKI dari aspek militer. Lihat tabel 12.3

4). Dampak Sosial Politik dari Peristiwa G 30 S/PKI

Berikut ini dampak sosial politik dari G 30 S/PKI.

a. Secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru yaitu tentara AD.

b. Sampai bulan Desember 1965 PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia.

c. Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar.

d. Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau”dianggap PKI”, yang tidak semuanya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak.

4. Pendapat para ahli tentang peristiwa G-30-S-1965/ PKI

Konsekuensi dari peristiwa yang samar dan melibatkan berbagai pihak menimbulkan penafsiran yang cukup beragam. Peristiwa Penculikan yang diikuti dengan perebutan kekuasaan serta pembasmian terhadap orang yang dianggap musuh politik menjadi suatu topik yang neraik, kompleks, membingungkan sekaligus menantang. Beberapa versi yang ada, antara lain:

a. Pertama, interpretasi yang menekankan bahwa pelaku utama G 30 S adalah PKI. Sejak awal PKI telah berusaha merintis usaha untuk merebut kekuasaan, termasuk menyusupkan orang-orangnya ke kelompok lain, termasuk AD. Dewan Revolusi yang melakukan penculikan terhadap sejumlah perwira AD hanyalah organ pelaksana yang sejak awal sudah dikenaro oleh PKI. Pandangan ini antara lain dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh melalui bukunya (Tragedi Nasional, Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesa), Sekretariat Negara ( Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia; Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya), Arnold Brackman ( The Communist Collapse in Indonesia).

b. Kedua, suatu interpretasi yang menekankan bahwa pelaku utama dari gerakan ini adalah Angkatan Darat sendiri. Konflik internal AD, terutama antara perwira senior yang konservatif dan suka hidup mewah dengan para perwira progresif yang prihatin dengan kehidupan masyarakat yang banyak susah sementara beberapa perwira tinggi militer justru hidup mewah. Termasuk diantaranya yang beranggapan bahwa kasus ini sebenarnya hanya terkait dengan Divisi Diponegoro. Beberapa pengarang yang beranggapan semacam ini antara lain MR Siregar (Tragedi Manusia dan Kemanusiaan, Kasus Indonesia: Sebuah Holokaus yang Diterima sesudah Perang Dunia Kedua), Coen Holtsappel (The 30 September Movement), Anderson dan Ruth McVey (A Preliminary Analysis of the October 1, 1965: Coup in Indonesia)

c. Ketiga, pelaku utama dan kemudian yang harus bertanggungjawab terhadap peristiwa G 30 S adalah Letnan Jenderal Suharto sendiri. Dia yang sejak awal sudah diberitahu oleh Latief akan rencana penculikan serta tindakannya yang dengan cepat menumpas kelompok pemberontak hanya mungkin dapat dilaksanakan kalau yang bersangkutan tahu betul scenario yang ada. Beberapa tulisan yang terkait dengan interpretasi ini adalah Wimandjaya K.Litohoe (Primadosa), Imam Soedjono (Yang Berlawan, Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI)

d. Keempat, Pandangan yang beranggapan bahwa pelaku utama dari peristiwa G 30 S adalah Presiden Sukarno sendiri. Para perwira yang tergabung dalam Dewan revolusi merupakan tokoh-tokoh yang sangat mengagumi Presiden Sukarno sekaligus sangat dekat dengan Presiden Sukarno. Termasuk beberapa tokoh di luar AD yang kemudian bertemu di Halim Perdanakusumah merupakan orang-orang dekat Sukarno. Presiden yang berusaha memperkuat posisinya ingin pimpinan AD semakin tunduk dan setia dengan kepemimpinannya. Tulisan ini antara lain dianut oleh Antonie C.A.Dake (In The Spirit of The Red Banteng: Indonesian Communism between Moscow and Peking, Sukarno File, Berkas-berkas Soekarno 1965-1967, Kronologi suatu keruntuhan) Soegiarso Soerojo (Siapa menabur Angin akan menuai Badai), John Hughes ( The End of Soekarno), Ulf Sundhaussen (Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI).

e. Kelima, Pandangan yang beranggapan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan hasil skenario dari kekuatan yang diorganisir dan direncanakan oleh agen rahasia Amerika, CIA. Amerika yang sejak awal berusaha menguasai Indonesia, paling tidak menjadikan Indonesia sebagai sekutunya terus berusaha memperkuat pengaruhnya di Indonesia. Untuk itu Amerika sangat berkepentingan mengganti posisi Presiden Sukarno serta menyingkirkan pengaruh dan kekuatan PKI. Tulisan ini antara lain dikembangkan oleh Greg Poulgrain ( The Genesis of Confrontation: Malaysia, Brunei and Indonesia, 1945-1965).

f. Keenam, pandangan yang beranggapan bahwa pelaku G 30 S tidak tunggal. Pandangan ini juga masih beragam; antara lain; yaitu yang beranggapan bahwa ada konspirasi antara kekuatan AD dengan kekuatan asing, khususnya Amerika dan Inggris. Anggapan ini antara lain dikembangkan oleh Harsutejo (G 30 S Sejarah yang digelapkan Tangan berdarah CIA dan Rejim Suharto), Di samping itu juga ada yang beranggapan bahwa peristiwa G 30 S adalah konspirasi antara Presiden Sukarno, PKI dan RRC sebagaimana yang kembangkan oleh Victor M. .Fic (Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Studi tentang Konspirasi). Sementara juga ada yang beranggapan bahwa pelaku dari G 30 S adalah perpaduan antara pimpinan PKI yang keblinger, kecerdikan subversi nekolim dan adanya oknum-oknum yang tidak bera. Pandangan ini antara lain dikemukakan oleh Presiden Sukarno (Pelengkap Nawaksara

Dari uraian singkat di atas, kita bisa melihat bahwa ternyata memang tidak mudah untuk bisa menentukan dengan pasti siapa dibalik G30S. Setiap kesimpulan yang dibuat akan dibantah oleh yang lain sehingga tidak akan ada kesimpulan yang diterima oleh semua pihak. Setiap orang mempunyai kesimpulan sesuai pengalaman dan keyakinan masing-masing yang sifatnya individual.
5. Dampak sosial-politik dari peristiwa G-30-S-1965/ PKI di dalam masyarakat

a. Sosial

Menanggapi peristiwa G 30 S PKI presiden Soekarno bersikap kurang tegas sehingga menimbulkan reaksi dari rakyat terutama kalangan amahsiswa dan pelajar yang mendapat dukungan ABRI.

Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-

orang PKI atau”dianggap PKI”, yang tidak semuanya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak.

b. Ekonomi

Terjadinya kondisi harga barang-barang naik dan terjadi inflasi sangat tinggi bahkan melebihi 600% setahun.

Upaya mengatasi inflasi :

• Mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru, dari Rp 1000

menjadi Rp 100 uang baru.

• Menaikkan harga bahan bakar menjadi empat kali lipat sejak 1 Januari 1966

yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang secar tidak terkendali

c. Dampak Politik

Munculnya gelombang aksi menentang ketidak tegasan Presiden Soekarno tentang peristiwa G 30 S PKI terutama dari kalangan mahasiswa dan pelajar misalnya KAMI, KAPPI,KAPI, KAWI, KABI yang kemudian mengeluarkan tuntutan yang dikenal dengan TRITURA ( Tiga Tuntutan Rakyat ) pada 10 Januari 1966 yang berisi :

a. Pembubaran PKI

b. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI

c. Penurunan harga-harga (perbaikan ekonomi)

Dalam usaha menuntut TRITURA telah gugur seorang mahasiswa Arief Rahman Hakim yang tertembus peluru pengawal kepresidenan. Reaksi presiden terhadap aksi-aksi demo menentang dirinya adalah membubarkan KAMI pada 25 Februari 1966. pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden memimpin sidang kabinet yang membahas kemelut politik saat itu. Namun presiden buru-buru pergi ke Bogor karena ada informasi di sekitar istana terdapat pasukan-pasukan liar.

Tindakan Presiden ini mengundang tanggapan dari 3 perewira TNI AD yaitu :
• Mayor Jenderal Basuki Rahmat

• Brigadir Jenderal M. Yusuf

• Brigadir Jenderal Amir Mahmud

Yang menyusul ke Bogor dengan membawa pesan dari Jenderal Soeharto bahwa Soeharto siap mengatasi keadaan kalau presiden memberi kepercayaan padanya. Sehingga presiden kemudian memerintahkan ketiga jenderal dan Komandan resimen Cakrabirawa BrigJen Sabur untuk membuat konsep surat perintah kepada Jenderal Soeharto yang kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR) dalam TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 yang intinya berisi :

Memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto atas nama presiden untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban serta stabilitas jalannya pemerintahn dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden.

Langkah selanjutnya adalah Letjen Soeharto membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia pada 12 Maret 1966 ditetapkan dalam TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966.

Dampak sosial politik dari G 30 S/PKI.

a. Secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru yaitu tentara AD.

b. Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar.